Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bentukan Jepang
a. Gerakan Tiga A
Untuk menggalang tunjangan rakyat Indonesia, perjuangan pertama yang dilakukan Jepang yaitu mendirikan Gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A didirikan secara resmi oleh Jepang pada final bulan Maret 1942 dan dipimpin oleg Hiyoshi Syimizu (seorang propagandis Jepang) dan Mr. Samsuddin (tokoh Parindra Jawa Barat).
Nama Gerakan Tiga A merupakan abreviasi dari simbolan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan Tiga A merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya.
Mr. Samsuddin mencoba mempropagandakan Gerakan Tiga A ke seluruh Jawa yang dibantu oleh tokoh-tokoh lain dari Parindra, diantaranya K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh. Gerakan Tiga A hanya bertahan beberapa bulan. Pemerintahan pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak cukup efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia.
b. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
Dalam perkembangannya, Gerakan Tiga A ternyata tidak efektif menggalang tunjangan rakyat sehingga dibubarkan dan selanjutnya pemerintah Jepang membentuk Putera pada bulan Maret 1943.
Putera merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik hakko ichiu kepada rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh Putera dikenal dengan sebutan Empat Serangkai diantaranya Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansyur.
Maksud didirikan Putera yaitu untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, sedangkan pendirian Putera bagi bangsa Indonesia yaitu membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda.
Baca juga : Ringkasan wacana Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia secara Singkat dan Persebarannya
Dalam rapat raksasa dan siaran radio, pembicaraan mereka terarah pada upaya menyiapkan rakyat menyambut kemerdekaan. Mereka tidak mempropagandakan politik Jepang, tetapi melaksanakan kaderisasi nasional rakyat Indonesia. Akhirnya Jepang menyadari bahwa Putera lebih banyak bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada untuk Jepang sendiri.
Jepang menilai bahwa aktivitas Putera kurang mengatakan tunjangan terhadap politik Jepang. Oleh alasannya yaitu itu, pada tanggal 1 Januari 1944 Putera dibubarkan dan diganti menjadi Jawa hokokai.
c. MIAI
MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa Pendudukan Jepang alasannya yaitu dianggap gampang dirangkul Jepang.
Kegiatan MIAI terbatas pada permukaan baitulmal (badan amal) dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan.
d. Masyumi
Pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan alasannya yaitu perkembangannya tidak sesuai dengan cita-cita Jepang. Sebagai gantinya, bentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pada tanggal 22 November 1943.
Ketuanya yaitu Hasyim Asy'ari, wakil ketuanya Mas Mansyur dan Wahid Hasyim. Sebagai penasihat yaitu Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Wahab.
e. Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)
Pada tahun 1944 Panglima Tentara ke-16, Jendral Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, yaitu organisasi pusat (sentral) yang anggotanya terdiri dari majemuk hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya antara lain sebagai berikut.
1) Kyoiku Hokokai (kebaktian para guru)
2) Izi Hokokai ( kebaktian para dokter)
3) Fujinkai (organisasi wanita)
4) Keimin Bunka Sidosho (pusat kebudayaan)
5) Boei Engokai (tata perjuangan pembantu prajurit Peta dan Heiho)
6) Hokokai perusahaan.
Organisasi tersebut didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Alasan pemerintah Jepang membentuk tubuh gres tersebut alasannya yaitu semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan degala kekuatan rakyat.
Dasar pengorbanan itu yaitu hoko seishin (semangat kebaktian) yang mencakup 3 dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti nyata. Ketiga unsur tersebut dituntut oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat Indonesia.
Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang pribadi oleh gunseikan, sedangkan di daerah-daerah dipegang oleh pemimpin kawasan mulai dari shucokan hingga kuco.
Adapun program-program aktivitas Jawa Hokokai, antara lain melaksanakan segala sesuatu dengan konkret dan lapang dada demi pemerintah Jepang, memimpin rakyat untuk membuatkan tenaganya menurut semangat persaudaraan, dan memperkukuh penbelaan tanah air.
Tugas Jawa Hokokai antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak dan menanam jarak sebagai materi baku pelumas untuk Jepang. Organisasi ini tidak berkembang di luar Pulau Jawa.